Cadangan BBM Nasional

Terkait Cadangan BBM Nasional dapat kita simak pada :

UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU No.22/2001)

Pasal 8 menyatakan :

(1) Pemerintah memberikan prioritas terhadap pemanfaatan Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri dan bertugas menyediakan cadangan strategis Minyak Bumi guna mendukung penyediaan Bahan Bakar Minyak dalam negeri yang diatur Iebih Ianjut dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

(3) Kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa yang menyangkut kepentingan umum, pengusahaannya diatur agar pemanfaatannya terbuka bagi semua pemakai.

(4) Pemerintah bertanggungjawab atas pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha sebagairnana dirnaksud dalarn ayat (2) dan ayat (3) yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pengatur.

 PasaI 46

Pasal 46 yang menyatakan sebagai berikut :

(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dilakukan oleh Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).

(2) Fungsi Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan pengaturan agar ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri.

(3) Tugas Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pengaturan dan penetapan mengenai:

  1. ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak;
  2. cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional;
  3. pemanfaatan fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak;
  4. tarif Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa;
  5. harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan peIanggan kecil;
  6. pengusahaan transmisi dan distribusi Gas Bumi.

(4 Tugas Badan Pengatur sebagaimana dimaksud daIam ayat (1) mencakup juga tugas pengawasan daIam bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (PP No.36/2004)

Terkait Cadangan BBM Nasional ada pada BAB IX tentang Cadangan BBM Nasional Pasal 59, 60 dan 61 PP No. 36/2004

Pasal 59 menyatakan :

(1) Menteri menetapkan kebijakan mengenai jumlah dan jenis Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional.

(2) Jenis Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan Menteri.

(3) Menteri dapat menunjuk Badan Usaha pemegang Izin Usaha Pengolahan, Badan Usaha pemegang Izin Usaha Penyimpanan dan Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga yang menghasilkan dan/atau mengusahakan jenis Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk menyediakan Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional.

(4) Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional dari masing-masing Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dan ditetapkan oleh Badan Pengatur.

(5) Pengawasan penyediaan Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan oleh Badan Pengatur.

Pasal 60 menyatakan :

(1) Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) hanya dipergunakan pada saat terjadinya Kelangkaan Bahan Bakar Minyak yang pengaturan dan penetapannya dilaksanakan oleh Badan Pengatur.

(2) Dalam hal Kelangkaan Bahan Bakar Minyak telah dapat diatasi, Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional dikembalikan pada keadaan semula.

Pasal 61 menyatakan :

(1) Badan Usaha yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) wajib melaporkan mengenai kondisi Bahan Bakar Minyak sebagai bagian dari Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional meliputi lokasi, jumlah dan jenisnya kepada Badan Pengatur dengan tembusan kepada Menteri setiap bulan.

(2) Dalam hal Badan Usaha tidak menyediakan Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional pada saat diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) Menteri dapat mengenakan sanksi administratif dan/atau denda kepada Badan Usaha sesuai dengan rekomendasi Badan Pengatur.

Dari bunyi Pasal-pasal di atas bisa kita pahami sebagai berikut : 

UU No. 22/2001

  • Bahwa Pemerintah bertugas menyediakan cadangan strategis minyak bumi guna mendukung penyediaan BBM dalam negeri yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah
  • Bahwa Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM di seluruh Indonesia
  • Bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pengatur
  • Bahwa BPH Migas bertugas melaksanakan kegiatan agar BBM tersedia di Indonesia
  • Bahwa BPH Migas bertugas melancarkan pendistribusian BBM di Indonesia

 

PP No.36/2004 

  • Bahwa Menteri menetapkan kebijakan mengenai jumlah dan jenis Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional.
  • Bahwa Jenis Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan Menteri.
  • Menteri dapat menunjuk Badan Usaha pemegang Izin Usaha Pengolahan, Badan Usaha pemegang Izin Usaha Penyimpanan dan Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga yang menghasilkan dan/atau mengusahakan jenis Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk menyediakan Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional.
  • Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional dari masing-masing Badan Usaha diatur dan ditetapkan oleh Badan Pengatur.
  • Pengawasan penyediaan Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional Badan Usaha dilakukan oleh Badan Pengatur.
  • Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional Badan Usaha hanya dipergunakan pada saat terjadinya Kelangkaan Bahan Bakar Minyak yang pengaturan dan penetapannya dilaksanakan oleh Badan Pengatur.
  • Dalam hal Kelangkaan Bahan Bakar Minyak telah dapat diatasi, Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional Badan Usaha dikembalikan pada keadaan semula.
  • Badan Usaha wajib melaporkan mengenai kondisi Bahan Bakar Minyak sebagai bagian dari Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional meliputi lokasi, jumlah dan jenisnya kepada Badan Pengatur dengan tembusan kepada Menteri setiap bulan.
  • Dalam hal Badan Usaha tidak menyediakan Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional pada saat diperlukan Menteri dapat mengenakan sanksi administratif dan/atau denda kepada Badan Usaha sesuai dengan rekomendasi Badan Pengatur.
  • Dalam PP  diatur terkait “Cadangan BBM Badan Usaha” yang merupakan bagian dari Cadangan BBM Nasional. (…)

 

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s