PP No. 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

Setelah UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi diundangkan, maka PP No. 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa merupakan PP turunan pertama. Kalau UU Migas mengatur tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengatur, maka PP ini Menjelaskan lebih rinci kewenangan dari Badan Pengatur di bidang hilir Migas. 

Selengkapnya pada

Click to access PP_67_2002.pdf

 

 

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Peraturan-Peraturan Pemerintah terkait dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIGAS)

▰ Setelah UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi maka ada Peraturan Peraturan Pemerintah terkait dengan Peran BPH MIGAS seperti:

▰PP No. 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

▰PP No. 49 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PP No. 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

▰PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

▰PP No. 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

▰PP No. 1 Tahun 2006 tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

 

 

 

 

 

 

 

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Peran Badan Pengatur atau BPH MIGAS dalam Kegiatan Usaha Hilir Migas pada UU No. 22 Tahun 2001

Peran Badan Pengatur atau BPH MIGAS dalam Kegiatan Usaha Hilir Migas pada UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

10. Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang
berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha
Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau
Niaga;

11. Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh
bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi
nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi
tidak termasuk pengolahan lapangan;

12. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak
Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah
Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan,
termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa
transmisi dan distribusi;

13. Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan,
pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak
Bumi dan/atau Gas Bumi;

14. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor,
impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk
Niaga Gas Bumi melalui pipa;

17. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan
hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap,
terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan
berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

24. Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk
untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap
penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak
dan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir;

 

Pasal 5
Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas :

2. Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup :
a. Pengolahan;
b. Pengangkutan;
c. Penyimpanan;
d. Niaga.

Pasal 8

(2) Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran
pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang merupakan komoditas
vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(3) Kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa yang
menyangkut kepentingan umum, pengusahaannya diatur agar
pemanfaatannya terbuka bagi semua pemakai.

(4) Pemerintah bertanggung jawab atas pengaturan dan
pengawasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) dan ayat (3) yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan
Pengatur.

Pengawasan

Pasal 41

(3) Pengawasan atas pelaksanaan Kegiatan Usaha Hilir
berdasarkan Izin Usaha dilaksanakan oleh Badan Pengatur.

Pasal 46
(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan
pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas
Bumi melalui pipa dilakukan oleh Badan Pengatur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).

(2) Fungsi Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) melakukan pengaturan agar ketersediaan dan distribusi
Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi yang ditetapkan Pemerintah
dapat terjamin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia serta meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi di dalam
negeri.

(3) Tugas Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) meliputi pengaturan dan penetapan mengenai :
a. ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak;
b. cadangan Bahan Bakar Minyak nasional;
c. pemanfaatan fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan
Bahan Bakar Minyak;
d. tarif pengangkutan Gas Bumi melalui pipa;
e. harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan
kecil;
f. pengusahaan transmisi dan distribusi Gas Bumi.

(4) Tugas Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) mencakup juga tugas pengawasan dalam bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Pasal 47

(1) Struktur Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (4) terdiri atas komite dan bidang.

(2) Komite sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas 1
(satu) orang ketua merangkap anggota dan 8 (delapan) orang
anggota, yang berasal dari tenaga profesional.

(3) Ketua dan anggota Komite Badan Pengatur sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh
Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia.

(4) Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(4) bertanggung jawab kepada Presiden.

(5) Pembentukan Badan Pengatur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 48
(2) Anggaran biaya operasional Badan Pengatur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 46 didasarkan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan iuran dari Badan Usaha
yang diaturnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Pasal 49
Ketentuan mengenai struktur organisasi, status, fungsi, tugas,
personalia, wewenang dan tanggung jawab serta mekanisme
kerja Badan Pelaksana dan Badan Pengatur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal
45, Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 48 diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 50
(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia,
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen
yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan
usaha Minyak dan Gas Bumi diberi wewenang khusus sebagai
Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan
penyidikan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas
Bumi.
(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) berwenang :
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau
keterangan yang diterima berkenaan dengan tindak
pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan
yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan
usaha Minyak dan Gas Bumi;
c. Minyak dan Gas Bumi;
d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga
digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam
kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan
usaha Minyak dan Gas Bumi dan menghentikan
penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk
melakukan tindak pidana;
f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha Minyak
dan Gas Bumi yang digunakan untuk melakukan tindak
pidana sebagai alat bukti;
g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam
hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak
pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam
kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan perkara pidana
kepada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib
menghentikan penyidikannya dalam hal peristiwa sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) huruf a tidak terdapat cukup bukti
dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.
(5) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 53
Setiap orang yang melakukan :
a. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling
tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana
penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling
tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
c. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana
penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling
tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
d. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa
Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling
lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi
Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Pasal 54
Setiap orang yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar
Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling
lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi
Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Pasal 55
Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau
Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda
paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Pasal 56
(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab
ini dilakukan oleh atau atas nama Badan Usaha atau Bentuk
Usaha Tetap, tuntutan dan pidana dikenakan terhadap Badan
Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dan/atau pengurusnya.
(2) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Badan Usaha atau
Bentuk Usaha Tetap, pidana yang dijatuhkan kepada Badan
Usaha atau Bentuk Usaha Tetap tersebut adalah pidana denda,
dengan ketentuan paling tinggi pidana denda ditambah
sepertiganya.

Pasal 57
(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51
adalah pelanggaran.
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52,
Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55 adalah kejahatan.

Pasal 58
Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini,
sebagai pidana tambahan adalah pencabutan hak atau
perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh
dari tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

 

 

 

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Peran Menteri & Kementerian ESDM terkait Kegiatan Usaha Hilir Migas dalam UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Peran Menteri dan Kementerian ESDM terkait Kegiatan Usaha Hilir Migas dalam UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

21. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah,
adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri;

25. Menteri adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung
jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas
Bumi.

Pasal 8
(1) Pemerintah memberikan prioritas terhadap pemanfaatan Gas
Bumi untuk kebutuhan dalam negeri dan bertugas menyediakan
cadangan strategis Minyak Bumi guna mendukung penyediaan
Bahan Bakar Minyak dalam negeri yang diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran
pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang merupakan komoditas
vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(3) Kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa yang
menyangkut kepentingan umum, pengusahaannya diatur agar
pemanfaatannya terbuka bagi semua pemakai.

(4) Pemerintah bertanggung jawab atas pengaturan dan
pengawasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) dan ayat (3) yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan
Pengatur.

BAB V
KEGIATAN USAHA HILIR
Pasal 23
(1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah
mendapat Izin Usaha dari Pemerintah.

(2) Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak
Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas :
a. Izin Usaha Pengolahan;
b. Izin Usaha Pengangkutan;
c. Izin Usaha Penyimpanan;
d. Izin Usaha Niaga.

(3) Setiap Badan Usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) Izin
Usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24
(1) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 paling
sedikit memuat :
a. nama penyelenggara;
b. jenis usaha yang diberikan;
c. kewajiban dalam penyelenggaraan pengusahaan;
d. syarat-syarat teknis.
(2) Setiap Izin Usaha yang telah diberikan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat digunakan sesuai dengan
peruntukannya.

Pasal 25
(1) Pemerintah dapat menyampaikan teguran tertulis,
menangguhkan kegiatan, membekukan kegiatan, atau mencabut
Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berdasarkan :
a. pelanggaran terhadap salah satu persyaratan yang
tercantum dalam Izin Usaha;
b. pengulangan pelanggaran atas persyaratan Izin Usaha;
c. tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan
berdasarkan Undang-undang ini.

(2) Sebelum melaksanakan pencabutan Izin Usaha
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah terlebih
dahulu memberikan kesempatan selama jangka waktu tertentu
kepada Badan Usaha untuk meniadakan pelanggaran yang telah
dilakukan atau pemenuhan persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 27
(1) Menteri menetapkan rencana induk jaringan transmisi dan
distribusi gas bumi nasional.
(2) Terhadap Badan Usaha pemegang Izin Usaha
Pengangkutan Gas Bumi melalui jaringan pipa hanya dapat
diberikan ruas Pengangkutan tertentu.
(3) Terhadap Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Gas
Bumi melalui jaringan pipa hanya dapat diberikan wilayah Niaga
tertentu.

Pasal 28
(1) Bahan Bakar Minyak serta hasil olahan tertentu yang
dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan
oleh Pemerintah.
(2) Harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas Bumi diserahkan
pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar. (dibatalkan MK)
(3) Pelaksanaan kebijaksanaan harga sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) tidak mengurangi tanggung jawab sosial
Pemerintah terhadap golongan masyarakat tertentu.
Pasal 29
(1) Pada wilayah yang mengalami kelangkaan Bahan Bakar
Minyak dan pada daerah-daerah terpencil, fasilitas
Pengangkutan dan Penyimpanan termasuk fasilitas
penunjangnya, dapat dimanfaatkan bersama pihak lain.
(2) Pelaksanaan pemanfaatan fasilitas sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) diatur oleh Badan Pengatur dengan tetap
mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 38
Pembinaan terhadap kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi
dilakukan oleh Pemerintah.

Pasal 39
(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 meliputi:
a. penyelenggaraan urusan Pemerintah di bidang kegiatan
usaha Minyak dan Gas Bumi;
b. penetapan kebijakan mengenai kegiatan usaha Minyak
dan Gas Bumi berdasarkan cadangan dan potensi
sumber daya Minyak dan Gas Bumi yang dimiliki,
kemampuan produksi, kebutuhan Bahan Bakar Minyak
dan Gas Bumi dalam negeri, penguasaan teknologi,
aspek lingkungan dan pelestarian lingkungan hidup,
kemampuan nasional, dan kebijakan pembangunan.

(2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dilakukan secara cermat, transparan, dan adil terhadap
pelaksanaan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 41
(1) Tanggung jawab kegiatan pengawasan atas pekerjaan dan
pelaksanaan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terhadap
ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku berada pada departemen yang bidang tugas dan
kewenangannya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi
dan departemen lain yang terkait.

(3) Pengawasan atas pelaksanaan Kegiatan Usaha Hilir
berdasarkan Izin Usaha dilaksanakan oleh Badan Pengatur.

Pasal 42
Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1)
meliputi :
a. konservasi sumber daya dan cadangan Minyak dan Gas
Bumi;
b. pengelolaan data Minyak dan Gas Bumi;
c. penerapan kaidah keteknikan yang baik;
d. jenis dan mutu hasil olahan Minyak dan Gas Bumi;
e. alokasi dan distribusi Bahan Bakar Minyak dan bahan
baku;
f. keselamatan dan kesehatan kerja;
g. pengelolaan lingkungan hidup;
h. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan
rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
i. penggunaan tenaga kerja asing;
j. pengembangan tenaga kerja Indonesia;
k. pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat;
l. l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan
teknologi Minyak dan Gas Bumi;
m. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha Minyak
dan Gas Bumi sepanjang menyangkut kepentingan
umum.

 

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Pasal-pasal terkait Kegiatan Usaha Hilir Migas dalam UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Pasal-pasal terkait Kegiatan Usaha Hilir Migas dalam UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
1. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa
hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur
atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal,
lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh
dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk
batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk
padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan
dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
2. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon
yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer
berupa fasa gas yang diperoleh dari proses
penambangan Minyak dan Gas Bumi;
3. Minyak dan Gas Bumi adalah Minyak Bumi dan Gas
Bumi;
4. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal
dan/atau diolah dari Minyak Bumi;
10. Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang
berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha
Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau
Niaga;
11. Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh
bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi
nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi
tidak termasuk pengolahan lapangan;
12. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak
Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah
Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan,
termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa
transmisi dan distribusi;
13. Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan,
pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak
Bumi dan/atau Gas Bumi;
14. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor,
impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk
Niaga Gas Bumi melalui pipa;
17. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan
hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap,
terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan
berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia;
20. Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan
Usaha untuk melaksanakan Pengolahan,
Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan
tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;
21. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah,
adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri;
22. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta
perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan
Eksekutif Daerah;
24. Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk
untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap
penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak
dan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir;
25. Menteri adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung
jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas
Bumi.

BAB II
AZAS DAN TUJUAN
Pasal 2
Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang
diatur dalam Undang-undang ini berasaskan ekonomi
kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan,
pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat
banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta
berwawasan lingkungan.

Pasal 3
Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi
bertujuan :

b. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian
usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan
Niaga secara akuntabel yang diselenggarakan melalui
mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan
transparan;
c. menjamin efisiensi dan efektivitas tersedianya Minyak
Bumi dan Gas Bumi, baik sebagai sumber energi
maupun sebagai bahan baku, untuk kebutuhan dalam
negeri;
d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan
nasional untuk lebih mampu bersaing di tingkat nasional,
regional, dan internasional;
e. meningkatkan pendapatan negara untuk memberikan
kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian
nasional dan mengembangkan serta memperkuat posisi
industri dan perdagangan Indonesia;
f. menciptakan lapangan kerja, meningkatkan
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan
merata, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan
hidup.

Pasal 5
Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas :

2. Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup :
a. Pengolahan;
b. Pengangkutan;
c. Penyimpanan;
d. Niaga.

Pasal 7
(1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
angka 2 dilaksanakan dengan Izin Usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 angka 20.
(2) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
angka 2 diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha
yang wajar, sehat, dan transparan.

Pasal 8
(1) Pemerintah memberikan prioritas terhadap pemanfaatan Gas
Bumi untuk kebutuhan dalam negeri dan bertugas menyediakan
cadangan strategis Minyak Bumi guna mendukung penyediaan
Bahan Bakar Minyak dalam negeri yang diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah.
(2) Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran
pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang merupakan komoditas
vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(3) Kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa yang
menyangkut kepentingan umum, pengusahaannya diatur agar
pemanfaatannya terbuka bagi semua pemakai.
(4) Pemerintah bertanggung jawab atas pengaturan dan
pengawasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) dan ayat (3) yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan
Pengatur.

BAB V
KEGIATAN USAHA HILIR
Pasal 23
(1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah
mendapat Izin Usaha dari Pemerintah.
(2) Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak
Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas :
a. Izin Usaha Pengolahan;
b. Izin Usaha Pengangkutan;
c. Izin Usaha Penyimpanan;
d. Izin Usaha Niaga.
(3) Setiap Badan Usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) Izin
Usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 24
(1) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 paling
sedikit memuat :
a. nama penyelenggara;
b. jenis usaha yang diberikan;
c. kewajiban dalam penyelenggaraan pengusahaan;
d. syarat-syarat teknis.
(2) Setiap Izin Usaha yang telah diberikan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat digunakan sesuai dengan
peruntukannya.
Pasal 25
(1) Pemerintah dapat menyampaikan teguran tertulis,
menangguhkan kegiatan, membekukan kegiatan, atau mencabut
Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berdasarkan
:
a. pelanggaran terhadap salah satu persyaratan yang
tercantum dalam Izin Usaha;
b. pengulangan pelanggaran atas persyaratan Izin Usaha;
c. tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan
berdasarkan Undang-undang ini.
(2) Sebelum melaksanakan pencabutan Izin Usaha
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah terlebih
dahulu memberikan kesempatan selama jangka waktu tertentu
kepada Badan Usaha untuk meniadakan pelanggaran yang telah
dilakukan atau pemenuhan persyaratan yang ditetapkan.
Pasal 26
Terhadap kegiatan pengolahan lapangan, pengangkutan,
penyimpanan, dan penjualan hasil produksi sendiri sebagai
kelanjutan dari Eksplorasi dan Eksploitasi yang dilakukan Badan
Usaha atau Bentuk Usaha Tetap tidak diperlukan Izin Usaha
tersendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
Pasal 27
(1) Menteri menetapkan rencana induk jaringan transmisi dan
distribusi gas bumi nasional.
(2) Terhadap Badan Usaha pemegang Izin Usaha
Pengangkutan Gas Bumi melalui jaringan pipa hanya dapat
diberikan ruas Pengangkutan tertentu.
(3) Terhadap Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Gas
Bumi melalui jaringan pipa hanya dapat diberikan wilayah Niaga
tertentu.
Pasal 28
(1) Bahan Bakar Minyak serta hasil olahan tertentu yang
dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan
oleh Pemerintah.
(2) Harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas Bumi diserahkan
pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar. (Dibatalkan MK)
(3) Pelaksanaan kebijaksanaan harga sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) tidak mengurangi tanggung jawab sosial
Pemerintah terhadap golongan masyarakat tertentu.
Pasal 29
(1) Pada wilayah yang mengalami kelangkaan Bahan Bakar
Minyak dan pada daerah-daerah terpencil, fasilitas
Pengangkutan dan Penyimpanan termasuk fasilitas
penunjangnya, dapat dimanfaatkan bersama pihak lain.
(2) Pelaksanaan pemanfaatan fasilitas sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) diatur oleh Badan Pengatur dengan tetap
mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis.
Pasal 30
Ketentuan mengenai usaha Pengolahan, Pengangkutan,
Penyimpanan, dan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal
23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal
29 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 32
Badan Usaha yang melaksanakan Kegiatan Usaha Hilir
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 wajib membayar pajak,
bea masuk dan pungutan lain atas impor, cukai, pajak daerah
dan retribusi daerah, serta kewajiban lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 38
Pembinaan terhadap kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi
dilakukan oleh Pemerintah.

Pasal 39
(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 meliputi:
a. penyelenggaraan urusan Pemerintah di bidang kegiatan
usaha Minyak dan Gas Bumi;
b. penetapan kebijakan mengenai kegiatan usaha Minyak
dan Gas Bumi berdasarkan cadangan dan potensi
sumber daya Minyak dan Gas Bumi yang dimiliki,
kemampuan produksi, kebutuhan Bahan Bakar Minyak
dan Gas Bumi dalam negeri, penguasaan teknologi,
aspek lingkungan dan pelestarian lingkungan hidup,
kemampuan nasional, dan kebijakan pembangunan.
(2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dilakukan secara cermat, transparan, dan adil terhadap
pelaksanaan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 41
(1) Tanggung jawab kegiatan pengawasan atas pekerjaan dan
pelaksanaan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terhadap
ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku berada pada departemen yang bidang tugas dan
kewenangannya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi
dan departemen lain yang terkait.

(3) Pengawasan atas pelaksanaan Kegiatan Usaha Hilir
berdasarkan Izin Usaha dilaksanakan oleh Badan Pengatur.

Pasal 42
Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1)
meliputi :
a. konservasi sumber daya dan cadangan Minyak dan Gas
Bumi;
b. pengelolaan data Minyak dan Gas Bumi;
c. penerapan kaidah keteknikan yang baik;
d. jenis dan mutu hasil olahan Minyak dan Gas Bumi;
e. alokasi dan distribusi Bahan Bakar Minyak dan bahan
baku;
f. keselamatan dan kesehatan kerja;
g. pengelolaan lingkungan hidup;
h. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan
rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
i. penggunaan tenaga kerja asing;
j. pengembangan tenaga kerja Indonesia;
k. pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat;
l. l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan
teknologi Minyak dan Gas Bumi;
m. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha Minyak
dan Gas Bumi sepanjang menyangkut kepentingan
umum.

Pasal 43
Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, Pasal 41, dan Pasal 42
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 46
(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan
pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas
Bumi melalui pipa dilakukan oleh Badan Pengatur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).
(2) Fungsi Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) melakukan pengaturan agar ketersediaan dan distribusi
Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi yang ditetapkan Pemerintah
dapat terjamin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia serta meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi di dalam
negeri.
(3) Tugas Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) meliputi pengaturan dan penetapan mengenai :
a. ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak;
b. cadangan Bahan Bakar Minyak nasional;
c. pemanfaatan fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan
Bahan Bakar Minyak;
d. tarif pengangkutan Gas Bumi melalui pipa;
e. harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan
kecil;
f. pengusahaan transmisi dan distribusi Gas Bumi.
(4) Tugas Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) mencakup juga tugas pengawasan dalam bidang-bidang
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Pasal 47
(1) Struktur Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (4) terdiri atas komite dan bidang.
(2) Komite sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas 1
(satu) orang ketua merangkap anggota dan 8 (delapan) orang
anggota, yang berasal dari tenaga profesional.
(3) Ketua dan anggota Komite Badan Pengatur sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh
Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia.
(4) Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(4) bertanggung jawab kepada Presiden.
(5) Pembentukan Badan Pengatur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 48
(2) Anggaran biaya operasional Badan Pengatur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 46 didasarkan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan iuran dari Badan Usaha
yang diaturnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Pasal 49
Ketentuan mengenai struktur organisasi, status, fungsi, tugas,
personalia, wewenang dan tanggung jawab serta mekanisme
kerja Badan Pelaksana dan Badan Pengatur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal
45, Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 48 diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 50
(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia,
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen
yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan
usaha Minyak dan Gas Bumi diberi wewenang khusus sebagai
Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan
penyidikan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas
Bumi.
(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) berwenang :
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau
keterangan yang diterima berkenaan dengan tindak
pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan
yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan
usaha Minyak dan Gas Bumi;
c. Minyak dan Gas Bumi;
d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga
digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam
kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan
usaha Minyak dan Gas Bumi dan menghentikan
penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk
melakukan tindak pidana;
f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha Minyak
dan Gas Bumi yang digunakan untuk melakukan tindak
pidana sebagai alat bukti;
g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam
hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak
pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam
kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan perkara pidana
kepada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib
menghentikan penyidikannya dalam hal peristiwa sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) huruf a tidak terdapat cukup bukti
dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.
(5) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 53
Setiap orang yang melakukan :
a. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling
tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana
penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling
tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
c. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana
penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling
tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
d. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa
Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling
lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi
Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Pasal 54
Setiap orang yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar
Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling
lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi
Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Pasal 55
Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau
Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda
paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Pasal 56
(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab
ini dilakukan oleh atau atas nama Badan Usaha atau Bentuk
Usaha Tetap, tuntutan dan pidana dikenakan terhadap Badan
Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dan/atau pengurusnya.
(2) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Badan Usaha atau
Bentuk Usaha Tetap, pidana yang dijatuhkan kepada Badan
Usaha atau Bentuk Usaha Tetap tersebut adalah pidana denda,
dengan ketentuan paling tinggi pidana denda ditambah
sepertiganya.

Pasal 57
(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51
adalah pelanggaran.
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52,
Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55 adalah kejahatan.

Pasal 58
Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini,
sebagai pidana tambahan adalah pencabutan hak atau
perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh
dari tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

 

 

 

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Ketentuan Pidana dalam Kegiatan Hilir Migas sesuai UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Ketentuan Pidana dalam Kegiatan Hilir Migas sesuai UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

KETENTUAN PIDANA

Pasal 53

Setiap orang yang melakukan :

a. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling
tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana
penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling
tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
c. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana
penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling
tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
d. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa
Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling
lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi
Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Pasal 54
Setiap orang yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar
Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling
lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi
Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).
Pasal 55
Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau
Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda
paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Pasal 56
(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab
ini dilakukan oleh atau atas nama Badan Usaha atau Bentuk
Usaha Tetap, tuntutan dan pidana dikenakan terhadap Badan
Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dan/atau pengurusnya.
(2) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Badan Usaha atau
Bentuk Usaha Tetap, pidana yang dijatuhkan kepada Badan
Usaha atau Bentuk Usaha Tetap tersebut adalah pidana denda,
dengan ketentuan paling tinggi pidana denda ditambah
sepertiganya.

Pasal 57
(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51
adalah pelanggaran.
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52,
Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55 adalah kejahatan.

Pasal 58
Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini,
sebagai pidana tambahan adalah pencabutan hak atau
perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh
dari tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Penyidikan dan PPNS dalam UU No. 22 Tahun 2001

Penyidikan dan PPNS dalam UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

BAB X
PENYIDIKAN
Pasal 50

(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia,
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen
yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan
usaha Minyak dan Gas Bumi diberi wewenang khusus sebagai
Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan
penyidikan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas
Bumi.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) berwenang :
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau
keterangan yang diterima berkenaan dengan tindak
pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan
yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan
usaha Minyak dan Gas Bumi;
c. Minyak dan Gas Bumi;
d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga
digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam
kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan
usaha Minyak dan Gas Bumi dan menghentikan
penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk
melakukan tindak pidana;
f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha Minyak
dan Gas Bumi yang digunakan untuk melakukan tindak
pidana sebagai alat bukti;
g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam
hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak
pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam
kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan perkara pidana
kepada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Anggaran Badan Pengatur atau BPH MIGAS berasal dari APBN dan Iuran Badan Usaha

Anggaran Badan Pengatur atau BPH MIGAS berasal dari APBN dan Iuran Badan Usaha

Pasal 48 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

(2) Anggaran biaya operasional Badan Pengatur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 46 didasarkan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan iuran dari Badan Usaha
yang diaturnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Keterangan Pasal 46
(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan
pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas
Bumi melalui pipa dilakukan oleh Badan Pengatur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).
(2) Fungsi Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) melakukan pengaturan agar ketersediaan dan distribusi
Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi yang ditetapkan Pemerintah
dapat terjamin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia serta meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi di dalam
negeri.
(3) Tugas Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) meliputi pengaturan dan penetapan mengenai :
a. ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak;
b. cadangan Bahan Bakar Minyak nasional;
c. pemanfaatan fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan
Bahan Bakar Minyak;
d. tarif pengangkutan Gas Bumi melalui pipa;
e. harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan
kecil;
f. pengusahaan transmisi dan distribusi Gas Bumi.
(4) Tugas Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) mencakup juga tugas pengawasan dalam bidang-bidang
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

 

 

 

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Badan Pengatur atau BPH MIGAS (Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi) bertanggung jawab langsung ke Presiden

Badan Pengatur atau BPH MIGAS (Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi) bertanggung jawab langsung ke Presiden

Pasal 47

(1) Struktur Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (4) terdiri atas komite dan bidang.

(2) Komite sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas 1
(satu) orang ketua merangkap anggota dan 8 (delapan) orang
anggota, yang berasal dari tenaga profesional.

(3) Ketua dan anggota Komite Badan Pengatur sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh
Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia.

(4) Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(4) bertanggung jawab kepada Presiden.

Keterangan Pasal 8 ayat (4)

Pasal 8
(1) Pemerintah memberikan prioritas terhadap pemanfaatan Gas
Bumi untuk kebutuhan dalam negeri dan bertugas menyediakan
cadangan strategis Minyak Bumi guna mendukung penyediaan
Bahan Bakar Minyak dalam negeri yang diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah.
(2) Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran
pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang merupakan komoditas
vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(3) Kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa yang
menyangkut kepentingan umum, pengusahaannya diatur agar
pemanfaatannya terbuka bagi semua pemakai.
(4) Pemerintah bertanggung jawab atas pengaturan dan
pengawasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) dan ayat (3) yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan
Pengatur.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Struktur Badan Pengatur atau BPH MIGAS (Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi)  dalam UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Struktur Badan Pengatur atau BPH MIGAS (Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi)  dalam UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Pasal 47

(1) Struktur Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (4) terdiri atas komite dan bidang.

(2) Komite sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas 1
(satu) orang ketua merangkap anggota dan 8 (delapan) orang
anggota, yang berasal dari tenaga profesional.

(3) Ketua dan anggota Komite Badan Pengatur sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh
Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia.

(4) Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(4) bertanggung jawab kepada Presiden.

(5) Pembentukan Badan Pengatur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Presiden

Keterangan Pasal 8 ayat (4)

Pasal 8
(1) Pemerintah memberikan prioritas terhadap pemanfaatan Gas
Bumi untuk kebutuhan dalam negeri dan bertugas menyediakan
cadangan strategis Minyak Bumi guna mendukung penyediaan
Bahan Bakar Minyak dalam negeri yang diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah.
(2) Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran
pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang merupakan komoditas
vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(3) Kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa yang
menyangkut kepentingan umum, pengusahaannya diatur agar
pemanfaatannya terbuka bagi semua pemakai.
(4) Pemerintah bertanggung jawab atas pengaturan dan
pengawasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) dan ayat (3) yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan
Pengatur.

 

Leave a comment

Filed under Uncategorized